Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Provinsi Papua Barat (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Provinsi Papua Barat)

Yowas Toansiba 2021, Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pada Dinas Sosial Provinsi Papua Barat (Studi Kasus: Dinas Sosial Provinsi Papua Barat). Tesis Manajemen Keuangan Daerah (MKD) Program Pasca Sarjana Universitas Cenderawasih Papua dibawah Bimbingan Dr. Arius Kambu, SE. M. Si dan Selmi Dedi. SE. M.AB. Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis Pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 pada Dinas Sosial Provinsi Papua Barat. Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Sosial Provinsi Papua Barat mengacu Permendagri Nomor 19 Tahun 2016  dimana  implementasinya  diukur  berdasarkan  beberapa  prinsip, yaitu   Perencanaan   Kebutuhan   Barang   Milik   Daerah,   Pengadaan, Penggunaan dan Pemanfaatan serta menganalisis hambatan dalam pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Sosial Provinsi Papua Barat serta upaya yang dapat dilakukan Dinas Sosial Papua Barat dalam meningkatkan sistem pengelolaan barang milik daerah (BMD). Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa Perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang belum dilakukan berdasarkan prinsip sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 sehingga mengakibatkan nilai manfaat dari barang yang diadakan tersebut, belum mampu memenuhi kebutuhan dari unit pengguna. Keterbatasan Anggaran Pengelolaan dan Sumber Daya Manusia menjadi kendala utama yang mengakibatkan belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah di Dinas Sosial Provinsi Papua Barat.