Judicial Activism dan Judicial Restraint dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 oleh Mahkamah Konstitusi
Downloads
Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang diadili oleh Mahkamah Konstitusu (MK) merupakan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang diajukan oleh sejumlah pemohon, antara lain Denny Indrayana, Partai Ummat, Komite Independen Pemantau Pemilu, dan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Permohonan tersebut pada pokoknya mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta meminta pembatalan atau diskualifikasi yang bersangkutan. Perkara ini menimbulkan persoalan konstitusional karena diajukan setelah berakhirnya jangka waktu penyelesaian PHPU Pilpres Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Analisis menggunakan teori kewenangan, judicial activism, judicial restraint, keadilan substantif, dan kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan berwenang mengadili perkara, tetapi permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki legal standing. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerbitan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2026 secara prosedural adalah sebentuk judicial activism untuk membuka ruang keadilan substantif, sedangkan putusan akhir yang menolak kedudukan hukum pemohon memperlihatkan pengakuan terhadap judicial restraint dan kepastian hukum. Putusan MK memperlihatkan upaya menyeimbangkan pelaksanaan Judicial Activism dengan Judicial Restraint serta mempertimbangkan antara keadilan substantif dan kepastian hukum.
Asrun, A. M. (2023). Burden Proof Dilemma of Election Disputes in the Constitutional Court. Journal of Law and Sustainable Development, 11(7), e880–e880.
Asshiddiqie, J. (2006). Hukum acara pengujian undang-undang. Sinar Grafika.
Carrese, P. O. (2003). The cloaking of power: Montesquieu, Blackstone, and the rise of judicial activism. The University of Chicago Press.
Diar, A., Saputra, B., & Hartati. (2026). Ultra petita practices in regional head election disputes before the Constitutional Court of Indonesia. Jurnal Media Hukum, 33(1), 1–20. https://doi.org/10.18196/jmh.v33i1.27208.
Kelsen, H. (1967). Pure theory of law (M. Knight, Trans.). University of California Press.
Kmiec, K. D. (2004). The origin and current meanings of judicial activism. California Law Review, 92(5), 1441–1477.
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2026, 7 Oktober). Siaran pers pasca putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. https://www.kpu.go.id/berita/baca/14203/siaran-pers-pasca-putusan-mk-01phpupres-xxiv2026
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026). Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, Op.Cit, hal 273-322 (Ekesepsi Pihak Terkait)
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026a). Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, diucapkan pada 6 Oktober 2026. https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_15075_1791296266.pdf
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. https://s.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD%20NRI%2045%20.pdf
Marzuki, P. M. (2005). Penelitian hukum. Kencana.
Mertokusumo, S. (2007). Mengenal hukum: Suatu pengantar. Liberty.
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Permohonan Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang Diajukan pada Tahun 2026.
Rahardjo, S. (2010). Penegakan hukum progresif. Kompas.
Sayuti, S., Choiri, M., & Idriz, M. (2026). Reassessing judicial standards of proof for structured, systematic, and massive electoral violations in Indonesian regional head election disputes. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 9(1), 287–308. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v9i1.15437.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Rajawali Pers.
Talmadge, P. A. (1999). Understanding the limits of power: Judicial restraint in general jurisdiction court systems. Seattle University Law Review, 22(2), 695–718.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. https://s.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UU%20MK%20.pdf
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Copyright (c) 2026 Andi Hakim, Andi Sri Rezky Wulandari

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.


