Judicial Activism dan Judicial Restraint dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 oleh Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi PHPU Judicial Activism Judicial Restraint

Authors

November 16, 2026

Downloads

Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang diadili oleh Mahkamah Konstitusu (MK) merupakan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang diajukan oleh sejumlah pemohon, antara lain Denny Indrayana, Partai Ummat, Komite Independen Pemantau Pemilu, dan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Permohonan tersebut pada pokoknya mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta meminta pembatalan atau diskualifikasi yang bersangkutan. Perkara ini menimbulkan persoalan konstitusional karena diajukan setelah berakhirnya jangka waktu penyelesaian PHPU Pilpres Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Analisis menggunakan teori kewenangan, judicial activism, judicial restraint, keadilan substantif, dan kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan berwenang mengadili perkara, tetapi permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki legal standing. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerbitan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2026 secara prosedural adalah sebentuk judicial activism untuk membuka ruang keadilan substantif, sedangkan putusan akhir yang menolak kedudukan hukum pemohon memperlihatkan pengakuan terhadap judicial restraint dan kepastian hukum. Putusan MK memperlihatkan upaya menyeimbangkan pelaksanaan Judicial Activism dengan Judicial Restraint serta mempertimbangkan antara keadilan substantif dan kepastian hukum.