Implementasi Kebijakan Penetapan Kualifikasi Pendidikan Terhadap Kelas Jabatan pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Downloads
Penetapan kualifikasi pendidikan terhadap kelas jabatan merupakan bagian penting dalam penataan aparatur sipil negara. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan akibat adanya aparatur sipil negara yang belum memenuhi standar kualifikasi pendidikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi penetapan kualifikasi pendidikan terhadap kelas jabatan pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III. Penelitian menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan dengan baik. Komunikasi didukung melalui briefing, desk verifikasi dan validasi, serta pedoman teknis. Sumber daya didukung oleh pembagian tugas yang jelas dan ketersediaan informasi. Disposisi tercermin dari kepatuhan implementor terhadap prosedur, sedangkan struktur birokrasi didukung oleh pembagian kewenangan dan koordinasi antarlembaga. Meskipun demikian, implementasi masih menghadapi tantangan berupa ketergantungan terhadap proses verifikasi dan validasi oleh Badan Kepegawaian Daerah serta prosedur birokrasi yang berjenjang. Diperlukan optimalisasi komunikasi, pengelolaan informasi, kapasitas implementor, dan penyederhanaan prosedur administratif untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.
Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543-571.
Azhari, P. M., Franky, & Utama, Z. M. (2024). Analisis Implementasi Kebijakan Penyetaraan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kemendikbudristek. Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi (JEMSI), 5(4), 423-433.
Cresswell, J. W. (2014). Research Design: Quantilative, Quantitative, and Mixed Methods Approach. London: SAGE Publication Ltd.
Daymonna, A. C., & Rosdiana, W. (2026). Evaluasi Kebijakan Analisis Jabatan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur. Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara, 3(1), 183-192.
Degroff, A., & Cargo, M. (2009). Policy Implementation: Implications for Evaluation. New Directions for Evaluation, 124, 47-60.
Hill, M., & Hupe, P. (2014). Implementing Public Policy: An Introduction to the Study of Operational Governance. London: SAGE Publication Ltd.
Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2026). Studying Public Policy: Connecting Theory to Practice. Cambridge: Cambridge University Press.
III, G. C. (1980). Implementing Public Policy. Washington: Congressional Quarterly Press.
Lipsky, M. (1980). Street Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Service. New York: Russel Sage Foundation.
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (1994). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. London: SAGE Publications Ltd.
O'Toole, L. J. (2000). Research on Policy Implementation: Assessment and Prospects. Journal of Public Administration Research and Theory, 10(2), 263-288.
Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1984). Implementation. Los Angeles: University of California Press.
Sabatier, P., & Mazmanian, D. (1980). The Implementation of Public Policy: A Framework of Analysis. Policy Studies Journal, 8, 538-560.
Sauri, S., Sulastini, R., Kurniawan, E., Purnama, W., & Rahayu, I. G. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Jabatan Fungsional, Beban Kerja dan Kinerja Widyaiswara. Jurnal Educatio, 9(3), 1316-1326.
Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. Administration & Society, 6(4), 445.
Wu, X., Ramesh, M., & Howlett, M. (2015). Policy Capacity: A Conceptual Framework for Understanding Policy Competence and Capabilities. Policy and Society, 34, 165-171.)
Copyright (c) 2026 Sarah Eka Pertiwi
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
