Implementasi Kebijakan Jak Lingko di Daerah Khusus Jakarta
Downloads
Permasalahan transportasi perkotaan di Daerah Khusus Jakarta masih ditandai oleh kemacetan, tingginya penggunaan kendaraan pribadi, kebutuhan integrasi antarmoda, serta tuntutan masyarakat terhadap pelayanan transportasi publik yang nyaman, terjangkau, efisien, dan berkelanjutan. Jak Lingko hadir sebagai kebijakan integrasi transportasi publik yang menghubungkan Transjakarta, Mikrotrans, MRT Jakarta, LRT Jakarta, KRL Commuter Line, serta moda pengumpan lainnya melalui integrasi rute, tarif, sistem pembayaran, data, dan kelembagaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Jak Lingko di Daerah Khusus Jakarta, mengidentifikasi faktor penghambat, serta merumuskan strategi penguatan implementasinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, serta diperkuat dengan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Jak Lingko telah berjalan cukup baik, terutama dalam aspek integrasi layanan, tarif, dan pembayaran. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat hambatan berupa belum meratanya sosialisasi, keterbatasan sumber daya, belum seragamnya komitmen pelaksana, kompleksitas koordinasi antarlembaga, belum maksimalnya integrasi data, serta adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan pengalaman pengguna di lapangan. Strategi penguatan yang diperlukan meliputi peningkatan komunikasi publik, penguatan integrasi antarmoda, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan sistem digital terpadu, penguatan koordinasi kelembagaan, serta keberlanjutan pembiayaan transportasi publik. Dengan strategi tersebut, Jak Lingko diharapkan mampu berkembang sebagai ekosistem mobilitas perkotaan terpadu yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.
Anderson, J. E. (1992). Public. Harcourt Brace Jovanovich.
Anderson, J. E. (2015). Public policymaking: An introduction (8th ed.). Cengage Learning.
Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. (2024). Provinsi DKI Jakarta dalam angka 2024. BPS Provinsi DKI Jakarta.
Dunn, W. N. (2018). Public policy analysis: An integrated approach (6th ed.). Routledge.
Dye, T. R. (2013). Understanding public policy (14th ed.). Pearson Education.
Edward III, G. C. (1980). Implementing public policy. Congressional Quarterly Press.
Grindle, M. S. (1980). Politics and policy implementation in the Third World. Princeton University Press.
Handayani, S., Afrianti, D. A., & Suryandari, M. (2021). Implementasi kebijakan angkutan umum di DKI Jakarta. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 9(2), 115–128.
Istianto, B. (2007). Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi pelayanan publik dalam bidang transportasi perkotaan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya: Studi kasus moda transportasi busway [Disertasi doktoral, Universitas Satyagama Jakarta].
Kadarisman, M., & Gunawan, A. (2016). Implementasi kebijakan sistem transportasi darat dan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial di Jakarta. Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik, 3(1), 59–78.
Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). Implementation and public policy. Scott Foresman.
Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.
Nugroho, R. (2017). Public policy: Dinamika kebijakan, analisis kebijakan, manajemen politik kebijakan publik, etika kebijakan publik. Elex Media Komputindo.
Parsons, W. (2005). Public policy: Pengantar teori dan praktik analisis kebijakan. Kencana.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2020). Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penugasan Kepada Badan Usaha Milik Daerah untuk Membangun Sistem Integrasi Pembayaran Multimoda Transportasi.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2021). Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Transportasi Terpadu dan Terintegrasi.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2024). Laporan kinerja instansi pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020–2024. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Sinaga, S. M. (2020). Implementasi kebijakan angkutan umum massal berbasis Bus Rapid Transit dalam mewujudkan sistem transportasi publik perkotaan yang berkeadilan dan berkelanjutan di Provinsi DKI Jakarta [Disertasi doktoral].
Siregar, S. R., Wardaya, & Tasan, D. (2017). Implementasi kebijakan transportasi publik dalam mengatasi kemacetan dan kepadatan lalu lintas di Medan. Jurnal Administrasi Publik, 7(2), 145–158.
Sugiyono. (2019). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Alfabeta.
Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. Administration & Society, 6(4), 445–488.
Winarno, B. (2016). Kebijakan publik era globalisasi: Teori, proses, dan studi kasus komparatif. CAPS.
Copyright (c) 2026 Ahmad Alfa Hero Arfianto, Bahrullah Akbar, Ella Lesmanawati Wargadinata
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
